Bupati Angkat Bicara Soal Raibnya Dana

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan ada ketidakberesan keuangan Persibo Bojonegoro, membuat Bupati Bojonegoro Suyoto angkat bicara.

Sebab, dana yang dipakai oleh Persibo Bojonegoro bersumber dari APBD yang memang berasal dari rakyat. Walaupun dalam mekanismenya melalui KONI Bojonegoro.

Bupati Suyoto mengatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu mengenai petunjuk yang diberikan oleh BPKP mengenai pendanaan Persibo Bojonegoro.

“Kalau memang nanti petunjukkan harus mengembalikan, maka akan dikembalikan,” kata Suyoto setelah mengikuti rapat paripurna di DPRD Bojonegoro, Rabu (1/7/2009).

Diterangkan, sejauh ini Pemkab Bojonegoro masih melakukan kajian-kajian medalam, khususnya mengenai laporan pertanggungjawaban (LPJ) Persibo Bojonegoro kompetisi kemarin. “Jika nanti harus melengkapi, pasti akan kita lengkapi,” sambungnya.

Dijelaskan, kalau Persibo Bojonegoro adalah lembaga publik dan memang sudah sewajarnya kalau publik banyak mengetahui mengenai Persibo Bojonegoro. “Semua itu demi kemajuan Persibo Bojonegoro kedepannya. Jadi pada prinsipnya tidak masalah,” lanjutnya.

Ditanya mengenai manajemen Persibo saat ini, Suyoto menjelaskan, manajemen sekarang ini sudah banyak perubahan dan akan menuju ke tingkatan lebih baik.

Seperti diketahui, bahwa dana Persibo Bojonegoro untuk pencairan pertama pada 31 Maret 2008 bermasalah. Karena pelaporan dana Rp 5 miliar ada Rp 2 miliar yang dikarang alias ngawur.

Sebab, pada prosesnya Persibo Bojonegoro hanya memakai dana Rp 3 miliar saja, sedangkan untuk Rp 2 miliar tidak diketahui rimbanya. “Untuk laporan memang Rp 5 miliar, sebab itu ada kepentingan untuk mencairkan dana selanjutnya,” lanjut Abdul Munim, Asisten Manajer Persibo Bidang Keuangan.

Diterangkan, untuk mensiasati agar tetap pada jalurnya, maka pihaknya akan tetap ikut menelusuri kemana aliran dana tersebut. Yang pasti, semua bukti pencairan mulai tahap satu Rp 5 miliar, tahap dua Rp 3 miliar, tahap tiga Rp 3 miliar dan terakhir Rp 1,5 miliar, semuanya ada bukti konkrit. “Yang bermasalah dan memang tidak sesuai hati nurani saya adalah yang pencairan pertama, Rp 5 miliar. Sebab, hanya digunakan Rp 3 miliar, tetapi laporannya diminta Rp 5 miliar,” lanjutnya.

Oleh karena itu, dirinya siap jika sewaktu-waktu dicrosschek oleh pihak yang berwajib. Karena, bukti pencairan semuanya lengkap dan memang setelah diterima penuh uang kembali dimintai oleh atasan
(dul/kun/bjc)