Pemkab Bingung Kembalikan Dana

Menjelang batas akhir pemenuhan petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kasus dana Persibo, Pemkab Bojonegoro tampak sedikit kebingungan.

Sebab, petunjuk BPK mengharuskan adanya pengembalian dana Rp 2 miliar yang diduga kuat tidak ada realisasinya dalam penggunaan anggaran tahun 2008 di Persibo Bojonegoro.

Bupati Bojonegoro Suyoto kepada beritajatim.com, Senin (3/8/2009) menyebutkan, pihaknya telah memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, Harry Soejarwo. “Langsung saja ke Pak Herry, beliau sudah saya beri mandat,” katanya.

Diterangkan, pihaknya ingin sebelum akhir dari batas yang telah ditentukan oleh BPK, yakni 15 Agustus 2009 atau dua bulan setelah adanya petunjuk, maka harus sudah dipenuhi.

Sementara itu, Kepala Dispenda dan Pengelolaan Aset Daerah, Herry Soejarwo membenarkan, saat ini pihaknya sedang berusaha memenuhi petunjuk BPK.

“Saat ini uang baru terkumpul Rp 380 juta, uang yang diduga kuat diterima oleh beberapa pihak,” ujarnya.

Sehingga, masih ada Rp 1,620 miliar yang harus dikumpulkan dan pihaknya segera membuat penagihan kembali kepada mereka yang menerima uang dari Persibo Bojonegoro.

“Uang telah disetor ke Kasda dan akan dilaporkan ke BPK,” tambahnya.

Ditanya siapa saja mereka yang mengembalikan, Herry enggan membeber. Ia hanya tersenyum dan beberapa kali mengelak dan langsung meninggalkan beritajatim.com tanpa mau memberikan informasi.

“Pada intinya, kita akan segera memenuhi sebelum 15 Agustus mendatang,” tambahnya.

Seperti diketahui, dana Persibo Bojonegoro yang diberikan oleh KONI Bojonegoro pada Maret 2008 lalu ternyata bermasalah. Sebab, total pencairan pertama Rp 5 miliar, hanya diterima manajemen Persibo Rp 3 miliar.

Dari informasi yang berkembang, anggaran Rp 2 miliar yang seharusnya diterima Persibo diberikan kepada pimpinan DPRD dan pejabat Pemkab Bojonegoro. Namun, untuk pelaporan Persibo harus melakukan mark-up agar tetap berjumlah Rp 5 miliar.(air/bjc)